Nazli, Pengamat Politik dan Aktivis Jambi
Pemerintah Provinsi Jambi baru-baru ini menggulirkan wacana megaproyek senilai Rp4 triliun untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara. Proyek ini dibungkus dengan narasi indah: mengurai kemacetan, meningkatkan penerimaan daerah, hingga membuka peluang investasi swasta. Namun di balik retorika “pembangunan,” ada pertanyaan mendasar yang wajib dijawab: untuk siapa jalan ini dibangun, dan siapa yang menanggung ongkosnya?
Jalan Oligarki, Bukan Jalan Publik
Mari kita bicara jujur. Jalan khusus ini bukan untuk rakyat. Bukan untuk petani yang butuh akses ke sawah. Bukan untuk nelayan yang membawa hasil tangkapan. Bukan pula untuk pelajar yang berjuang menempuh pendidikan di pelosok desa. Jalan ini sepenuhnya dirancang untuk truk-truk pengangkut batu bara yang setiap hari menyesaki jalur lintas, menimbulkan kemacetan, debu, kecelakaan, serta merusak infrastruktur.
Dengan kata lain, jalan Rp4 triliun ini hanyalah tol emas bagi oligarki tambang. Rakyat tetap jadi penonton. Mereka tetap menghirup debu, tetap menanggung dampak ekologis, dan tetap menanggung beban kesehatan.
Hitung-Hitungan Ekonomi: Manfaat Semu
Salah satu argumen utama pemerintah adalah soal peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba. Memang benar, DBH bisa menambah kas daerah. Tetapi mari kita bedah lebih kritis.
Pada 2024, DBH Minerba untuk Jambi hanya sekitar Rp3,2 triliun. Apakah dengan jalan khusus otomatis penerimaan itu melonjak tajam? Tidak ada jaminan. Justru sebaliknya, jika harga batu bara dunia anjlok, penerimaan bisa merosot meskipun jalannya mulus.
Sementara itu, ongkos sosial dan ekologis yang ditanggung rakyat jauh lebih besar:
Kerusakan jalan umum akibat truk tambang sebelum ada jalan khusus sudah menguras ratusan miliar APBD tiap tahun.
Kesehatan masyarakat terganggu akibat polusi debu batu bara: ISPA, asma, hingga kanker paru. Biaya pengobatan ditanggung rakyat, bukan perusahaan.
Kerusakan lingkungan: deforestasi, hilangnya lahan produktif, menurunnya kualitas air, serta hilangnya jasa ekosistem bernilai triliunan rupiah.
Jika dihitung jujur, ongkos sosial dan ekologis ini bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Jadi, apa artinya tambahan DBH jika rakyat justru membayar lebih mahal dalam bentuk kesehatan dan lingkungan yang rusak?
Prioritas yang Keliru
Rp4 triliun bukan angka kecil. Dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa membangun ribuan kilometer jalan desa, ratusan puskesmas, atau sekolah baru yang langsung meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dana sebesar itu bahkan bisa menjadi modal awal untuk investasi energi bersih, pertanian modern, atau pariwisata berkelanjutan.
Namun yang dipilih justru jalan tambang. Ini bukan sekadar salah prioritas, melainkan pengukuhan orientasi pembangunan yang berpihak pada modal, bukan rakyat.
Siapa yang Untung, Siapa yang Rugi?
Jawabannya sederhana.
Yang untung adalah segelintir pengusaha batu bara yang biaya logistiknya turun drastis. Dengan distribusi lebih efisien, laba mereka melejit.
Yang rugi?
Rakyat kecil, karena akses publik tetap terpinggirkan.
Lingkungan hidup, karena jalan tambang membuka ruang eksploitasi baru dan memperparah kerusakan ekosistem.
Pemerintah daerah sendiri, karena biaya sosial jangka panjang akhirnya tetap jatuh ke pangkuan APBD.
Inilah wajah ekonomi ekstraktif: keuntungan diprivatisasi, kerugian disosialisasikan.
Jebakan Masa Depan
Ironisnya, proyek ini digulirkan justru ketika dunia sedang bergerak menuju transisi energi bersih. Infrastruktur batu bara di Jambi sama saja dengan menanam bom waktu.
Lima atau sepuluh tahun ke depan, ketika permintaan batu bara merosot akibat peralihan ke energi terbarukan, jalan Rp4 triliun itu bisa menjadi monumen sia-sia—sebuah jalan raksasa tanpa masa depan. Sementara itu, rakyat Jambi tetap kekurangan fasilitas dasar.
Bukankah lebih bijak mengarahkan investasi ke sektor berkelanjutan seperti energi hijau, pariwisata, pertanian modern, atau pendidikan? Kenapa justru menancapkan fondasi baru bagi sektor yang jelas-jelas akan ditinggalkan dunia?
Transparansi dan Partisipasi Publik
Pertanyaan lain yang tak kalah penting: bagaimana proses perencanaan proyek ini?
Apakah ada konsultasi publik dengan warga terdampak?
Apakah izin lingkungan disusun dengan transparan?
Apakah mekanisme AMDAL benar-benar independen, atau sekadar formalitas untuk meloloskan proyek?
Tanpa partisipasi publik yang nyata, proyek ini hanya akan menjadi rekayasa politik-ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak.
Kesimpulan: Jalan Rakyat atau Jalan Oligarki?
Jalan khusus batu bara senilai Rp4 triliun bukanlah solusi, melainkan jalan pintas menuju ketidakadilan. Jika pemerintah sungguh berpihak pada rakyat, dana sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan publik yang lebih luas, bukan untuk memperkaya segelintir elit tambang.
Rakyat Jambi berhak bertanya: kenapa kebutuhan dasar kami selalu dinomorduakan, sementara kepentingan oligarki justru dilayani dengan dana fantastis?
Kritik terhadap proyek ini bukan semata persoalan teknis infrastruktur. Ini menyangkut arah pembangunan daerah: apakah Jambi dibangun untuk rakyat, atau hanya untuk pemilik modal?
Sejarah yang akan menjawab. Jalan ini bisa dikenang sebagai simbol kemajuan, atau sebaliknya sebagai monumen ketidakadilan—jalan tol oligarki yang mengorbankan rakyat kecil.
📌 Opini ini ditulis sebagai refleksi kritis terhadap pembangunan jalan khusus batu bara di Jambi. Segala bentuk keputusan pembangunan seharusnya berpijak pada keberpihakan pada rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.
