Respon Pembaca Terhadap Artikel “Pascadua Periode Fadhil Arief
Peta Politik Batang Hari Mulai Bergerak” membuka ruang diskusi yang lebih dalam. Salah satu pertanyaan yang mengemuka: mengapa Batang Hari pernah menghadapi pilkada dengan kandidat tunggal melawan kotak kosong pada 2022, dan apakah skenario serupa mungkin terulang pada 2029?
Pertanyaan ini menjadi relevan bukan semata karena faktor figur, tetapi karena struktur politik dan ekonomi lokal yang membentuk pilihan elite.
Mengapa 2022 Terjadi Petahana vs Kotak Kosong?
Pilkada Batang Hari 2022 mencatat sejarah tersendiri ketika pasangan petahana Fadhil Arief–Bakhtiar berhadapan dengan kotak kosong. Pada permukaan, situasi itu sering dipersepsikan sebagai bukti kekuatan politik petahana. Namun jika ditelisik lebih dalam, fenomena ini tidak sesederhana itu.
Faktanya, KPUD saat itu telah memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon. Artinya, secara prosedural, ruang kontestasi masih dibuka. Bahkan, masih terdapat “kapal politik” yang belum memiliki nahkoda. Namun hingga batas akhir pendaftaran, tidak satu pun pasangan calon lain yang diajukan partai politik.
Padahal, jika seluruh potensi partai yang ada dimaksimalkan, Batang Hari sejatinya mampu menghadirkan empat hingga lima pasangan calon.
Borong Partai atau Kelelahan Politik?
Apakah ini semata karena petahana “memborong” dukungan partai? Pertanyaan ini kerap muncul, namun jawabannya lebih kompleks.
Salah satu faktor yang jarang dibahas adalah kelelahan politik pasca-Pileg. Banyak tokoh lokal baru saja menguras energi, logistik, dan modal politik dalam kontestasi legislatif. Di titik itu, mereka dihadapkan pada dilema:
tetap mengamankan kursi DPRD kabupaten, provinsi, atau pusat—atau kembali bertarung dalam pilkada dengan risiko yang jauh lebih besar.
Bagi tokoh-tokoh yang secara politik berseberangan dengan petahana, keputusan untuk maju kembali bukan perkara mudah. Biaya tinggi, peluang menang yang belum pasti, serta risiko kehilangan posisi yang sudah diraih membuat banyak figur memilih menahan diri.
Ketika Rasionalitas Mengalahkan Ambisi
Di sinilah rasionalitas elite bekerja. Politik lokal tidak selalu soal keberanian, tetapi juga perhitungan waktu, energi, dan sumber daya. Dalam konteks 2022, banyak tokoh tampaknya memilih “selamatkan yang sudah di tangan” ketimbang mempertaruhkan semuanya dalam satu pertarungan baru.
Akibatnya, meski ruang demokrasi terbuka secara formal, arena kontestasi justru sepi secara substansial.
Bandingkan dengan Sarolangun
Fenomena ini menjadi semakin kontras ketika dibandingkan dengan Kabupaten Sarolangun. Sosok Hurmin menjadi contoh menarik. Ia baru saja memenangkan pemilihan DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Sarolangun–Merangin. Namun ketika desakan publik menguat agar ia maju di Pilbup Sarolangun, Hurmin mengambil risiko politik yang besar.
Dengan berbagai pertimbangan, ia akhirnya maju, bertarung, dan menang. Kini, Hurmin menjabat sebagai Bupati Sarolangun.
Perbandingan ini menunjukkan satu hal penting: ketika ada kombinasi keberanian politik, dorongan publik, dan kalkulasi yang tepat, kelelahan politik bisa diatasi.
Relevansi ke Pilkada 2029
Diskursus ini menjadi relevan kembali menjelang 2029, terutama ketika dikaitkan dengan tekanan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran sejak era Menkeu Sri Mulyani dan berlanjut setelahnya. Ruang fiskal yang sempit membuat politik semakin mahal dan berisiko.
Jika kondisi ekonomi daerah tidak mengalami perbaikan signifikan, bukan tidak mungkin sebagian tokoh—terutama yang berbasis pengusaha—akan kembali berpikir dua kali untuk “berinvestasi” di ranah pilkada.
Dalam situasi ekstrem, skenario kandidat tunggal melawan kotak kosong bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Bukan karena ketiadaan figur, melainkan karena ketiadaan keberanian kolektif untuk menanggung risiko politik dan ekonomi secara bersamaan.
Alarm Dini Demokrasi Lokal
Membicarakan kotak kosong bukan untuk menormalisasi kontestasi minim lawan, tetapi sebagai alarm dini. Demokrasi lokal membutuhkan bukan hanya mekanisme pemilu, tetapi juga iklim ekonomi, politik, dan keberanian elite agar kompetisi benar-benar hidup.
Batang Hari pernah berada di persimpangan itu. Apakah akan kembali ke sana pada 2029, atau justru melahirkan pertarungan terbuka dengan banyak kandidat, masih sangat bergantung pada dinamika yang berkembang hari ini.
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan analisis berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya dan kondisi ekonomi-politik daerah. Semua skenario bersifat hipotetis dan dapat berubah seiring waktu.
