Fraksi PDI Perjuangan Tegaskan APBD-P 2025 Harus Berpihak ke Rakyat Kecil, Desak Pemerintah Daerah Batang Hari Tinggalkan Pola Lama!
SUARAKALANGAN.COM, MUARA BULIAN — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari pada 1 Juli 2025 memanas saat Fraksi PDI Perjuangan tampil menyuarakan sikap tegasnya terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam penyampaian Pandangan Umum, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan seluruh elemen pemerintahan bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan kehormatan pribadi.
“Ini bukan soal jabatan atau kursi. Ini soal amanah rakyat yang menuntut kita untuk bekerja jujur, berpihak pada kepentingan rakyat kecil, dan mengutamakan keadilan sosial,” tegas juru bicara Fraksi PDIP.
Fraksi berlambang banteng moncong putih itu mengkritik keras pola anggaran yang dianggap masih “bermain di zona nyaman”, dengan belanja operasional yang membengkak, sementara belanja modal—yang seharusnya berdampak langsung bagi rakyat—justru dipangkas habis-habisan.
“Anggaran Rp 1,05 triliun terserap untuk belanja operasional, sementara belanja modal malah terjun bebas dari Rp 316 miliar menjadi Rp 171 miliar. Ini potret anggaran yang terlalu birokratis, jauh dari semangat pembangunan yang pro rakyat,” sindir Fraksi PDIP.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti kaburnya pos “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah” yang dinilai rentan menimbulkan celah penyimpangan.
“Jangan sampai APBD-P 2025 ini jadi tameng untuk memoles angka-angka saja. Kami minta seluruh sumber PAD diungkap secara rinci demi transparansi dan akuntabilitas publik!” tegasnya.
Desak Prioritaskan Kaum Rentan, Bangkitkan Desa
Lebih jauh, Fraksi PDIP menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 jangan hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan harus menjadi peta jalan nyata menuju Batang Hari yang “SuPeR TANGGUH”. Namun, indikator kinerjanya dinilai masih terlalu normatif.
Fraksi PDIP menuntut agar pemerintah daerah menyusun indikator kinerja yang jelas, terukur, dan menyentuh langsung persoalan rakyat, seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, mereka juga menyorot pentingnya keberpihakan pada desa sebagai pondasi ekonomi daerah.
“Pembangunan jangan terus-terusan Jawa-sentris! Desa harus jadi arus utama pembangunan. Berdayakan BUMDes, koperasi rakyat, dan ekonomi lokal agar keadilan sosial bukan sekadar jargon,” seru Fraksi PDIP.
Sikap Tegas Fraksi PDIP: APBD Harus Untuk Rakyat!
Dalam pernyataan akhirnya, Fraksi PDIP dengan lantang menegaskan sikapnya:
-
Menerima dokumen APBD-P 2025 dan RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut;
-
Menuntut semua kebijakan anggaran berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil;
-
Meminta semua OPD bekerja dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif;
-
Berkomitmen terus mengawal kebijakan anggaran agar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“APBD ini bukan untuk segelintir orang, bukan untuk elit, tapi untuk rakyat! Kami Fraksi PDI Perjuangan akan terus berdiri di barisan rakyat untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran ini membawa manfaat nyata,” pungkasnya.
Dengan penuh semangat, pidato itu ditutup dengan seruan lantang:
“APBD untuk rakyat! Pembangunan untuk keadilan sosial! Merdeka!” (eso)
