MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM — Di tengah panasnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Batanghari terkait persoalan ketenagakerjaan dan perizinan PT Superhome Production Indonesia, satu sosok tampak menghadapi forum seorang diri. Simon, Direktur PT Superhome Production Indonesia, hadir tanpa pendamping manajemen lain dan menjawab langsung seluruh pertanyaan serta kritik tajam dari anggota dewan lintas komisi.
RDP yang berlangsung berjam-jam di Ruang Pola DPRD Batanghari tersebut diwarnai interupsi, nada tinggi, serta kritik terbuka dari sejumlah anggota DPRD. Isu yang dibahas pun tidak ringan, mulai dari jam kerja, pengupahan, kepesertaan BPJS, hingga perizinan penggunaan jalan dan operasional perusahaan.
Meski berada dalam tekanan forum resmi dan menjadi satu-satunya perwakilan manajemen, Simon terlihat menjaga pembawaan tetap tenang. Sepanjang rapat, ia tidak terpancing emosi, bahkan ketika beberapa anggota DPRD menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan komitmen manajemen perusahaan di masa lalu.
Beberapa anggota dewan menilai bahwa jawaban manajemen selama ini kerap diakhiri dengan kata “siap”, namun belum sepenuhnya diikuti realisasi di lapangan. Kritik tersebut disampaikan secara langsung dan terbuka di hadapan peserta rapat.
Menanggapi hal itu, Simon memilih menjawab dengan sikap terbuka. Ia tidak membantah adanya kekurangan dan secara langsung mengakui bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh perusahaan.
“Saya mewakili perusahaan mengakui masih banyak hal yang harus kami benahi. Terlepas dari unsur sengaja atau tidak, atas kejadian ini saya menyampaikan permohonan maaf,” ujar Simon di hadapan forum DPRD.
Di tengah desakan agar seluruh komitmen dituangkan secara tertulis, termasuk adanya usulan penghentian sementara operasional perusahaan, Simon tetap menyampaikan tanggapan dengan nada datar dan berhati-hati. Ia menegaskan kesiapan perusahaan untuk mengikuti mekanisme yang ditetapkan DPRD dan instansi terkait.
Sikap tersebut menjadi perhatian tersendiri di ruang rapat, mengingat Simon menghadapi langsung forum DPRD seorang diri, sementara persoalan yang dibahas melibatkan berbagai sektor dan menyangkut kepentingan banyak pihak.
RDP akhirnya ditutup dengan penegasan DPRD bahwa seluruh hasil pembahasan dan komitmen para pihak akan dituangkan dalam dokumen resmi.
DPRD Kabupaten Batanghari menyatakan notulen rapat segera disiapkan untuk ditandatangani para pihak, sebagai dasar pengawasan dan tindak lanjut ke depan. (eso)
