MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM — DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan kekecewaan terbuka terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan ketenagakerjaan dan perizinan PT Superhome Production Indonesia.
RDP yang digelar di Ruang Pola DPRD Kabupaten Batanghari tersebut dipimpin langsung oleh H Firdaus Wakil Ketua DPRD Batanghari. Dalam jalannya rapat, sejumlah anggota dewan secara bergantian mempertanyakan ketidakhadiran OPD teknis yang dinilai krusial.
H. Firdaus (PAN) secara tegas mempertanyakan absennya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Camat Muara Bulian, padahal persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan kewenangan instansi tersebut.
“Ini rapat resmi DPRD. Kita membahas hak pekerja, lingkungan, dan perizinan. Tapi dinas teknis yang seharusnya menjelaskan justru tidak hadir,” ujar H. Firdaus dalam rapat.
Nada serupa disampaikan oleh Yogi (PDIP) yang menilai ketidakhadiran OPD memperlemah pendalaman masalah. Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan keterangan langsung dari instansi teknis, terutama terkait dasar hukum dan sanksi jika terjadi pelanggaran.
Sementara itu, Edi Januar (PDIP) menyatakan kekecewaannya karena persoalan ini disebut telah dibahas cukup lama, namun masih terkendala kehadiran dan respons OPD terkait.
“Kami ini lembaga resmi. Apa yang dibahas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dinas teknis tidak hadir, lalu siapa yang memberi penjelasan hukum secara resmi?” tegas Edi Januar.
Fernando (Golkar) juga menyoroti absennya OPD sebagai bentuk kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pekerja.
DPRD menilai, tanpa kehadiran Dinas Lingkungan Hidup, pembahasan terkait limbah dan dampak lingkungan tidak bisa diklarifikasi secara utuh. Begitu pula absennya Disnakertrans yang dinilai sangat penting karena isu utama RDP menyangkut jam kerja, pengupahan, dan kepesertaan BPJS. Ketidakhadiran Camat Muara Bulian juga dipandang menghambat koordinasi wilayah.
Meski demikian, pimpinan rapat memastikan pembahasan tetap dilanjutkan dan seluruh dinamika dicatat secara resmi.
Di akhir rapat, DPRD Kabupaten Batanghari menegaskan akan menyiapkan dokumen notulen RDP yang memuat seluruh catatan, termasuk ketidakhadiran OPD terkait, untuk ditandatangani para pihak dan menjadi dasar pengawasan serta tindak lanjut ke depan. (eso)
