PEMAYUNG, SUARAKALANGAN.COM – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, melaksanakan reses di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Kamis (5/2/2026). Kedatangannya disambut Kepala Desa Tebing Tinggi bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, alim ulama, hingga para kader desa.
Reses tersebut menjadi momen istimewa bagi warga. Pasalnya, untuk pertama kalinya Ketua DPRD Provinsi Jambi datang langsung ke Desa Tebing Tinggi dalam agenda serap aspirasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Hafiz menegaskan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD. Ia juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni sebagai perwakilan rakyat, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah, serta fungsi budgeting dalam pembahasan APBD Provinsi Jambi.
Hafiz turut mengapresiasi pemerintahan Desa Tebing Tinggi yang dinilainya telah menunjukkan keterbukaan informasi anggaran desa, bahkan bisa diakses melalui website. Ia berharap semangat transparansi dan kolaborasi tersebut bisa terus dijaga agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih baik.
Di hadapan warga, Hafiz meminta pemerintah desa menginventarisir kebutuhan prioritas agar dapat disinergikan dengan program provinsi. Ia juga menjelaskan, mekanisme penganggaran membutuhkan proses dan tidak bisa direalisasikan secara instan, namun dapat diupayakan melalui skema anggaran perubahan maupun anggaran murni berikutnya.
Salah satu aspirasi yang disampaikan berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka mengusulkan pembangunan drainase di RT 05 sepanjang kurang lebih 1.500 meter yang dinilai belum tersentuh pembangunan dan perlu segera dilakukan penyegaran kembali.
Warga menyebutkan drainase tersebut berkaitan langsung dengan akses jalan lingkungan yang sebelumnya pernah tersentuh pembangunan pada masa kepemimpinan almarhum H Abdul Fattah sebagai Bupati Batang Hari.
Selain drainase, warga juga menyinggung kebutuhan perbaikan jalan lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Reses tersebut menjadi wadah masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat, sekaligus menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Jambi dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan di daerah. (eso)
