RETORIKA MORAL DI TENGAH LUKA LINGKUNGAN DAN APBD YANG SALAH ARAH
SUARAKALANGAN.COM, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris kembali melontarkan seruan moral kepada generasi muda agar bijak menggunakan media sosial, khususnya TikTok, serta mengingatkan para pejabat agar “ingat akhirat”.
Namun, menurut pengamat politik dan aktivis lingkungan Nazli, seruan moral tersebut akan kehilangan makna jika tidak disertai tindakan nyata terhadap kerusakan lingkungan dan arah kebijakan daerah yang dinilai melenceng dari kebutuhan rakyat.
“Peringatan moral itu penting, tapi ketika di lapangan kita melihat sungai tercemar, tambang ilegal marak, dan anak muda kesulitan mencari pekerjaan, retorika moral justru tampak seperti tabir yang menutupi kelemahan kebijakan,” ujar Nazli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).
APBD Triliunan, Tapi Pemuda Masih Menganggur
Nazli menyoroti kondisi ekonomi daerah yang menurutnya tidak sejalan dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2025 yang mencapai Rp4,575 triliun.
Ia mencatat, berdasarkan data Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Jambi mencapai 84,48 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,48%, naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya.
Ironisnya, di kalangan lulusan universitas, tingkat pengangguran justru lebih tinggi — mencapai 5,85%.
“Angkanya mungkin tampak moderat, tapi persoalannya bukan di statistik, melainkan di kualitas pekerjaan. Anak muda banyak yang bekerja serabutan, bukan di sektor produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Nazli menilai, dengan APBD sebesar itu, Pemerintah Provinsi Jambi seharusnya memiliki ruang fiskal cukup besar untuk berinvestasi pada ekonomi hijau, sektor padat karya, dan pemberdayaan pemuda, bukan pada proyek-proyek prestise yang tidak menyentuh realitas rakyat.
AMANAH LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Nazli mengutip sejumlah ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa menjaga alam merupakan amanah manusia sebagai khalifah di bumi.
“Dalam QS. Ar-Rum ayat 41 Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya,” jelasnya.
Menurutnya, pejabat publik yang membiarkan kerusakan lingkungan atau tambang ilegal beroperasi, sejatinya telah mengkhianati prinsip amanah terhadap alam dan generasi mendatang.
PROGRAM KONKRET YANG DIBUTUHKAN
Nazli menyebut ada empat langkah strategis yang perlu segera dijalankan pemerintah daerah:
1. Mengalokasikan APBD secara pro-pemuda dan pro-lingkungan, seperti proyek padat karya hijau, konservasi, dan pelatihan vokasi.
2. Menautkan pendidikan dengan industri, agar lulusan SMK dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan sektor produktif seperti agroindustri dan energi terbarukan.
3. Memberi insentif bagi industri hijau dan startup lokal berbasis potensi daerah.
4. Memperketat pengawasan tambang dan proyek besar, agar tak jadi lahan bancakan kontraktor.
MORALITAS PEMIMPIN HARUS TERWUJUD DALAM KEBIJAKAN
Menurut Nazli, peringatan “ingat akhirat” hanya akan menjadi slogan kosong jika tidak diikuti keberanian politik dalam menegakkan keadilan ekologis.
“Pemimpin yang sibuk berkhutbah moral belumlah cukup jika sungai tetap tercemar, hutan rusak, dan anak muda terpaksa bertani emas atau minyak ilegal untuk bertahan hidup,” pungkas Nazli.
“Panggilan moral tertinggi bukan di podium, tapi dalam keputusan kebijakan,” tambahnya. “Kepemimpinan sejati diuji dari keberpihakan nyata terhadap rakyat dan lingkungan.” (eso)
