– Serentak Pukul Kentongan di Munas Dewan Kesenian Indonesia
– Dirjend Kebudayaan Buka Munas di Mercure Ancol
SUARAKALANGAN.COM, JAKARTA – Dewan Kesenian Batanghari yang diketuai oleh Gus Wafa berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kesenian Indonesia, yang dihelat pada 10 – 12 Desember, di Mercure Hotel, Jakarta Pusat.
Tentu saja, keberangkatan Dewan Kesenian Batanghari (DKB) mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Batanghari, Mhd. Fadhil Arief. Hal ini terungkap beberapa hari sebelum bertolaknya DKB ke Jakarta. “Iya, saya dapat kabar dari Gus Wafa, bahwa Dewan Kesenian Batanghari menjadi peserta Munas Dewan Kesenian Indonesia. Tentu saja menjadi perhatian dan apresiasi dari Pemkab Batanghari, dan saya berharap setelah munas nanti ada oleh-oleh dari DKB untuk kemajuan kesenian di Batanghari,” ungkap Mhd Fadhil Arief saat diwawancarai suarakalangan.com beberapa hari sebelumnya.
Melalui sambungan telepon, Ketua Dewan Kesenian Batanghari, Gus Wafa mengabarkan, bahwa pada Munas Dewan Kesenian Indonesia dihadiri oleh 252 Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan Seluruh Indonesia. “Pada pembukaan munas, ada poin menarik yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan RI, Bapak Hilmar Farid,” ungkap Gus Wafa.
Poin-poin tersebut di antaranya, bahwa pada munas kali ini termasuk sesuatu yang langka, karena belum pernah terjadi. Terakhir pada 2009 pernah diselenggarakan Munas Dewan Kesenian atau Kebudayaan Indonesia, namun hanya dihadiri oleh dewan kesenian provinsi. Pada munas kali ini, sebanyak 252 dewan kesenian dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi turut hadir.
Menurut Gus Wafa, poin berikutnya yang disampaikan oleh Hilmar Farid adalah tentang penggunaan atau pemakaian nama dewan kesenian atau dewan kebudayaan. Tentu saja, setiap pilihan tentu membawa konsekuensi tersendiri, tidak sebatas nama. “Pak Hilmar juga menjelaskan pada poin berikutnya bahwa perlu ditentukan tupoksi dari dewan kesenian atau dewan kebudayaan. Beliau juga meminta agar memperjelas orang-orang yang bisa duduk di kepengurusan dewan kesenian atau dewan kebudayaan. Kemudian kata beliau, perlu juga diperjelas hubungan antara dewan kesenian atau dewan kebudayaan dengan pemerintah daerah,” beber Gus Wafa.
Gus Wafa melanjutkan, rekomendasi munas bakal dinaikkan dalam wujud regulasi oleh pemerintah. “Regulasi ini yang bakal menjadi payung hukum dewan kesenian atau dewan kebudayaan. Meskipun regulasi belum terbit, dewan kesenian atau dewan kebudayaan dipersilakan untuk menjalankan rekomendasi dari munas,” tutur Gus..
Diketahui, pertemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan yang bertajuk ”Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia” digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 10-13 Desember 2023. Munas ini merupakan pelaksanan Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Musyawarah Nasional yang dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organsiasi senibudaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Mereka adalah pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.
Tema yang diangkat adalah”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”. Munas dilakukan dalam sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan maupun seperti Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah); Halim
HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta); perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang); Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali); Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat); Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Juga pemegang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik; Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Selain itu hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi; Direktur Eksekutif
Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas; Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania; Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan). (eso)
