SUARAKALANGAN.COM, JAMBI – Berdasarkan data hasil perkembangan pengukuhan kawasan hutan hingga tahun 2020, Provinsi Jambi tercatat memiliki kawasan hutan seluas ±2.123.430 hektar atau sekitar 43,27 persen dari total luas wilayahnya. Kawasan hutan tersebut tersebar di 98 kecamatan pada 11 kabupaten/kota di Jambi.
Informasi ini disampaikan Masyarakat Anti Kerusakan Lingkungan dan Tata Ruang (Makatara) melalui siaran persnya, Rabu (13/8/2025). Makatara adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan dan pengawasan tata ruang, serta aktif mengolah data dan mempublikasikan informasi kehutanan.
Pendiri sekaligus Sekretaris Umum Makatara, Willy Marlupi, menyebutkan bahwa kawasan hutan Jambi terdiri dari tujuh fungsi utama, yakni Hutan Produksi (HP) seluas ±954.278 ha, Taman Nasional (TN) ±673.472 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ±264.527 ha, Hutan Lindung (HL) ±180.778 ha, Taman Hutan Rakyat (Tahura) ±33.432 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) ±9.740 ha, dan Cagar Alam (CA) ±7.200 ha.
Jika dilihat dari persentase luas wilayah masing-masing daerah, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi yang tertinggi dengan tutupan hutan lebih dari 71 persen. Disusul Kabupaten Tebo (47,43%), Tanjung Jabung Barat (48,27%), Merangin (46,49%), Batang Hari (41,38%), Tanjung Jabung Timur (41,06%), Sarolangun (40,69%), Bungo (30,99%), dan Muaro Jambi (27,55%).
Sejarah penetapan kawasan hutan di Jambi telah berlangsung sejak 1982 melalui Keputusan Menteri Pertanian yang menetapkan ±4,18 juta hektar sebagai kawasan hutan tetap. Luasan tersebut mengalami perubahan seiring sejumlah revisi keputusan menteri di tahun-tahun berikutnya, hingga penetapan terakhir melalui SK Menteri LHK Nomor 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
Willy menegaskan, publikasi ini dimaksudkan sebagai informasi awal dan edukasi bagi masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi kawasan hutan di Jambi. “Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi pasti kawasan hutan di daerahnya. Data ini diharapkan bisa menjadi referensi awal,” ujarnya.
Meski demikian, Makatara mengingatkan bahwa data ini bersifat indikatif karena sebagian wilayah kabupaten masih dalam proses penetapan batas resmi. (eso)
