MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM – Perdebatan terkait mekanisme hak suara dalam Musyawarah Cabang (Muscab) APDESI Kabupaten Batang Hari semakin memanas. Forum yang dihadiri para kepala desa itu belum menemukan titik temu antara opsi satu kades satu suara dan pemilihan melalui perwakilan DPK, meski perdebatan telah berlangsung panjang.
Di tengah situasi yang kian memanas, pimpinan sidang yang juga Ketua DPD APDESI Provinsi Jambi, Fuad, memberikan penegasan penting. Ia menyatakan, apabila perdebatan tidak menemukan solusi dan forum tidak mencapai kesepakatan, maka pihaknya akan melaporkan situasi Muscab APDESI Kabupaten Batang Hari ke DPP APDESI di tingkat pusat.
“Jika tidak ada solusi di forum ini, maka kami akan melaporkan kondisi Muscab ke DPP APDESI,” tegas Fuad di hadapan peserta sidang.
Konsekuensinya, apabila laporan ke DPP APDESI dilakukan, pelaksanaan Muscab dipastikan akan mengalami penundaan atau molor, sembari menunggu arahan dan keputusan dari pengurus pusat.
Pernyataan pimpinan sidang tersebut menandai bahwa polemik di arena Muscab tidak lagi sekadar perbedaan pandangan biasa, melainkan telah menyentuh potensi kebuntuan forum. Perdebatan ini sendiri berakar pada tafsir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APDESI Merah Putih, khususnya mengenai kedudukan kepala desa sebagai anggota organisasi dan pengaturan teknis hak suara dalam ART serta tata tertib Muscab.
Meski demikian, di tengah ketegangan, sejumlah peserta Muscab menyuarakan ajakan menyejukkan suasana. Mereka meminta seluruh kepala desa untuk kembali pada niat awal Muscab, yakni melaksanakan musyawarah dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, bukan pertarungan menang-kalah.
“Ini forum musyawarah, bukan arena saling mengalahkan. Mari kembali ke niat awal,” ujar salah satu peserta di tengah sidang.
Ajakan tersebut mendapat respons dari sebagian peserta yang berharap Muscab tetap dapat dilanjutkan tanpa harus berujung pada eskalasi konflik yang lebih jauh. Para peserta menilai, keputusan apa pun yang diambil nantinya harus memiliki legitimasi, baik secara aturan organisasi maupun secara moral di mata seluruh kepala desa.
Hingga berita ini diturunkan, sidang Muscab APDESI Kabupaten Batang Hari masih berlangsung di ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batang Hari. Pimpinan sidang terus berupaya menengahi perbedaan pandangan agar forum tidak berakhir buntu dan keputusan dapat diambil secara sah serta diterima bersama.
Muscab kali ini kembali menegaskan bahwa APDESI bukan sekadar organisasi struktural, melainkan ruang demokrasi kepala desa, di mana AD dan ART benar-benar diuji dalam praktik, bukan hanya dibaca sebagai teks aturan.
Pimpinan sidang terpaksa menskor jalannya muscab selama 15 menit ke depan. (eso)
