MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM – Dinamika Musyawarah Cabang (Muscab) APDESI Kabupaten Batang Hari kian memanas. Setelah desakan “satu kades satu suara” menguat dari berbagai kecamatan, kini muncul ancaman walk-out massal dari sejumlah kepala desa jika mekanisme pemilihan Ketua APDESI tetap dipaksakan hanya melalui perwakilan ketua DPK.
Informasi tersebut diterima redaksi melalui sejumlah pesan WhatsApp dari para kepala desa. Namun, seluruh narasumber meminta identitasnya dirahasiakan dengan alasan menjaga relasi sesama kades dan menghindari tekanan menjelang Muscab.
“Lihat saja besok. Kalau tetap memaksakan pemilihan hanya lewat DPK, kami walk-out. Biar kami gelar Muscab Luar Biasa,” tegas salah seorang kades kepada redaksi.
Ancaman walk-out ini disebut bukan gertakan kosong. Para kades yang menginginkan mekanisme satu kades satu suara mengaku telah membangun komunikasi lintas kecamatan dan siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami akan menyuarakan aspirasi ini ke pengurus APDESI Provinsi Jambi. Ini bukan persoalan pribadi, ini soal hak anggota,” ujar sumber tersebut.
Lebih jauh, muncul pula pernyataan keras terkait dugaan upaya pengondisian Muscab oleh pihak tertentu. Meski tidak menyebut nama, para kades menilai ada oknum yang mencoba mengatur arah pemilihan dengan pendekatan non-substantif.
“Kami sudah tahu ada oknum kades yang coba-coba mengondisikan Muscab ini. Saya pastikan uangnya tidak laku,” serunya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa konflik di tubuh APDESI Batang Hari telah bergeser dari sekadar perdebatan aturan menjadi pertarungan legitimasi forum.
Sebelumnya, sejumlah kades dari empat DPK—Maro Sebo Ulu, Batin XXIV, Mersam, dan Pemayung—telah secara terbuka mendesak agar hak suara diberikan kepada setiap kepala desa, bukan dibatasi pada struktur DPK.
Desakan tersebut juga sejalan dengan pernyataan PLT Sekretaris APDESI Batang Hari, Ridwan Suib, yang sebelumnya menegaskan bahwa tata tertib Muscab masih berupa draf dan seluruh pasal, termasuk soal hak suara, sah untuk diperdebatkan dan diputuskan di forum Muscab. Ridwan bahkan menyatakan secara pribadi bahwa prinsip satu kades satu suara tidak bertentangan dengan AD/ART, sepanjang disepakati secara kolektif.
Situasi ini membuat Muscab APDESI Kabupaten Batang Hari berada di titik paling krusial. Jika aspirasi mayoritas kepala desa tidak diakomodasi, risiko Muscab berjalan tanpa legitimasi—bahkan berujung pada Muscab Luar Biasa—menjadi semakin nyata.
Hingga berita ini diturunkan, panitia Muscab belum memberikan pernyataan resmi terkait ancaman walk-out tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan. (eso)
