Desak Bupati Jawab Alasan Tahapan LPJ Keuangan Dilangkahi, Singgung Potensi Masalah Hukum
SUARAKALANGAN.CO, MUARA BULIAN — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Batanghari menabuh alarm keras dalam Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Nota Pengantar RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda RPJMD 2025–2029.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar memang menyatakan sepakat untuk membahas RPJMD 2025–2029. Namun, mereka mengingatkan, RPJMD harus tetap berpijak pada RPJPD Batanghari, serta sejalan dengan arah pembangunan provinsi, nasional, dan regulasi yang berlaku.
Tapi, di luar itu, peringatan tegas justru dilayangkan terkait RAPBD-P 2025. Fraksi Golkar menilai ada pelanggaran serius dalam prosedur. Mereka menyebut, hingga hari ini, tahapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Daerah belum dijalankan, padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah 2024 sudah diterima sejak 16 Juni 2025.
“Prosedur ini wajib dilalui. Jika dilangkahi, ada potensi konsekuensi hukum. Fraksi Golkar tidak akan ikut bertanggung jawab atas potensi pelanggaran yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan,” tegas Ketua Fraksi Golkar, Sirojudin, S.E, melalui jubir Fraksi, Fernando.
Golkar pun mendesak Bupati untuk memberikan penjelasan terbuka, mengapa LPJ keuangan tak diselesaikan sebelum masuk ke pembahasan RAPBD-P. Mereka juga menekankan, setiap surat dan dokumen ke DPRD harus tunduk pada Tata Tertib DPRD, serta seluruh regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, PP, hingga Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan Naik, Tapi Tunda Bayar Masih Jadi Keluhan Warga
Fraksi Golkar juga menyoroti kenaikan target pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2025, yang naik dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1,51 triliun—bertambah Rp10,2 miliar.
Namun, di tengah lonjakan pendapatan ini, Golkar mempertanyakan mengapa masih ada keluhan dari masyarakat soal tunda bayar terhadap insentif aparatur desa, guru ngaji, dai, hingga honor tenaga harian lepas (THL) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kenaikan pendapatan ini harusnya menjadi solusi, bukan justru diiringi dengan tunda bayar. Fraksi Golkar minta penjelasan tuntas, kenapa insentif rakyat kecil ini bisa tertahan,” tegas Fraksi.
Anggaran Operasi Naik Tajam, Belanja Modal Justru Dipangkas
Lebih jauh, Fraksi Golkar juga menyoroti lonjakan pada pos belanja operasional dan transfer:
-
Belanja Operasional naik Rp111,4 miliar
-
Belanja Transfer naik Rp43,6 miliar
-
Belanja Modal justru turun drastis, dipangkas Rp144,9 miliar
Fraksi mempertanyakan arah prioritas anggaran ini, khususnya terkait belanja modal yang menyangkut pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Setuju Dibahas, Tapi Wajib Patuh Prosedur dan Berdampak Nyata
Meski keras dalam kritik, Fraksi Golkar tetap menyatakan menerima pembahasan RAPBD-P 2025 dan mendorong Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk segera melakukan telaah.
Namun, mereka menekankan, pembahasan anggaran ini wajib efektif, efisien, patuh prosedur, serta benar-benar memberikan dampak konkret terhadap pemulihan ekonomi, produktivitas, dan daya saing daerah.
Fraksi pun menutup sikap resminya dengan pantun satir yang menyentil:
Bekerja cepat itu bagus,
Bekerja sesuai aturan itu harus.
Fraksi Golkar menegaskan, jika RAPBD-P 2025 tetap disusun dengan cara melanggar prosedur, maka risiko yang dihadapi tak sekadar administratif, tetapi juga bisa berujung pada persoalan hukum serius. (eso)
