MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM — Ratusan warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Batang Hari dan gedung DPRD Batang Hari, Rabu (20/5/2026) sore.
Sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai memadati halaman gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman KM 5, Muara Bulian. Mereka datang membawa tuntutan dan harapan agar persoalan yang selama ini mereka hadapi terkait aktivitas PT JDR Group Wings mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam orasinya, massa menegaskan kedatangan mereka bukan untuk menciptakan keributan ataupun permusuhan, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa belum memperoleh keadilan.
Warga mengaku kecewa karena selama ini mereka merasa terpinggirkan, terutama terkait kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di lingkungan perusahaan yang berada di Desa Sungai Buluh tersebut.
“Masyarakat desa seharusnya menjadi prioritas, bukan justru kalah bersaing dengan pekerja dari luar daerah,” ujar salah satu orator dalam aksi.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Batang Hari menerima langsung perwakilan massa aksi secara terbuka. Sejumlah perwakilan kemudian dipersilakan masuk untuk menyampaikan tuntutan dan berbagai persoalan yang mereka alami.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait serta pihak perusahaan.
Bagi warga Sungai Buluh, rencana RDP tersebut menjadi harapan agar persoalan yang mereka alami dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
Aksi damai itu dikoordinasikan oleh Boy Marsukun S., S.E. selaku Ketua PLK.SP.J BMJ, Deky Lukyana Saputra, S.E. selaku Ketua Aliansi Masyarakat Desa Sungai Buluh, Salim Salikin, S.E. dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Septia Arya Herdika selaku Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan delapan poin tuntutan kepada DPRD Kabupaten Batang Hari. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat menjadi penengah serta memastikan hak-hak masyarakat dan pekerja lokal mendapat perhatian yang layak.
