Di Jambi, pagar-pagar besi DPR yang seharusnya jadi simbol kewibawaan lembaga negara, justru dijual ke toko rongsokan. Peristiwa ini bukan sekadar ulah segelintir oknum, melainkan cermin getir dari kondisi ekonomi rakyat yang kian terpuruk.
SUARAKALANGAN.COM, JAMBI – Belakangan ini, kita menyaksikan bagaimana kemarahan rakyat kian memuncak. Puncaknya terjadi pada aksi massa 25 Agustus 2025, hanya beberapa hari setelah bangsa ini memperingati Hari Kemerdekaan.
Padahal, kemerdekaan sejati seharusnya tercermin dari kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga hingga biaya pendidikan keluarga. Dari situlah lahir generasi cerdas dan mandiri. Namun kenyataannya, anak-anak muda hari ini justru semakin sulit memiliki rumah, pekerjaan tetap, bahkan pendapatan yang layak.
Peristiwa 25 Agustus menjadi penanda kuat bahwa masyarakat mampu mengonsolidasikan kekuatan untuk satu tujuan: kesejahteraan bersama. Isu “bubarkan DPR” yang digelorakan massa memperlihatkan kemarahan mendalam terhadap kinerja wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah.
Tragedi kian memanas ketika seorang driver ojek online bernama Affan tewas dilindas kendaraan baracuda polisi. Peristiwa ini menyulut emosi massa, hingga berujung pada pembakaran kantor DPRD di sejumlah daerah. Padahal, kehilangan nyawa manusia seharusnya bisa dihindari, namun ketika gerakan massa sudah begitu besar dan marah, segalanya sulit dikendalikan.
Pasca aksi 25–28 Agustus, korban jiwa jatuh dari kedua belah pihak—demonstran maupun aparat. Di tengah situasi itu, muncul fenomena unik sekaligus miris: pagar-pagar besi DPR dicopot dan dijual ke toko rongsokan. Di Jambi, sejumlah oknum demonstran bahkan benar-benar membawa dan memperjualbelikannya.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, itu adalah simbol bahwa distribusi APBD Provinsi Jambi tidak menyentuh rakyat kecil di akar rumput. Rakyat merasa terabaikan, sehingga pagar besi sekalipun dijadikan jalan untuk mencari penghasilan.
Seyogianya pemerintah tidak semata melihat fenomena itu dari kaca mata kriminalitas. Sebaliknya, ini harus menjadi cermin untuk berbenah diri: bahwa masih banyak masyarakat Jambi hidup di garis kemiskinan. Jika hanya dilihat sebagai tindak pidana, pemerintah tidak akan pernah sadar akan fakta menyedihkan tersebut. Tindakan itu, bagi saya, justru bentuk kreativitas rakyat untuk bertahan hidup di tengah kekurangan.
Ironisnya, di saat perusahaan-perusahaan asing meraup keuntungan besar di Jambi, rakyat di sekitarnya justru tidak merasakan manfaat yang sepadan. Lantas, apa yang salah?
Tengku Gilang Pramanda
Ketua HMI Jambi 2017–2018
