MUARA BULIAN, SUARAKALANGAN.COM — Proyek digitalisasi desa yang digembar-gemborkan pada awal 2024 kini berubah menjadi sumber kegaduhan besar di Kabupaten Batang Hari. Proyek website desa yang dikerjakan oleh CV Jago Rakso tersebut kini resmi masuk tahap penyidikan oleh Cabjari Muara Tembesi.
Di balik website yang kini tak berfungsi itu, ada aliran dana besar yang ditelusuri penyidik.
Harga website dipatok Rp10 juta per desa, dengan biaya perpanjangan Rp5 juta per tahun. Total desa 113. Namun, banyak website tidak aktif dan tak dapat dimanfaatkan.
Direktur CV Jago Rakso tidak membantah besaran tarif tersebut.
> “Kami menawarkan produk. Tidak ada paksaan. Desa boleh memilih penyedia lain kalau lebih murah,” ujarnya.
Masalah tidak berhenti di situ. Sebelum proyek dimulai, seluruh desa diwajibkan mengikuti pelatihan dengan biaya Rp2 juta per desa, menghasilkan setidaknya Rp226 juta. Peserta pelatihan menyebut kegiatan itu hanya berlangsung sehari.
> “Pelatihan cuma sebentar. Hanya ada snack, nasi kotak, dan kopi,” kata seorang kades.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 40 kepala desa serta perangkat desa lainnya. Pemeriksaan dilakukan maraton di ruang penyidik Cabjari Muara Tembesi.
Kadis PMD Batang Hari, Taufiq, mengatakan tidak mengetahui teknis pelaksanaan proyek.
“Itu dikelola kabid, bukan langsung oleh saya,” ujarnya.
Sementara itu, Kacabjari Muara Tembesi, Bakti Suryantoro, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya berhati-hati memberi komentar karena proses penyidikan sedang berjalan.
“Kami batasi informasi agar proses hukum tidak terganggu,” katanya.
Kini, proyek yang awalnya diklaim membawa desa menuju era digital justru meninggalkan pertanyaan besar:
ke mana aliran dana ratusan juta rupiah itu, dan siapa yang akan bertanggung jawab? (eso)
