Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sekitar 3.795.579 jiwa. Hampir separuh dari jumlah tersebut adalah kaum muda.
TENGKU GILANG PRAMANDA
Dengan jumlah penduduk tersebut, Jambi berada di urutan ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia—posisi menengah dalam skala nasional.
Berdasarkan data 2021, komposisi penduduk Jambi terdiri dari:
Generasi Z: ±1.020.000 jiwa (29,17%)
Generasi Milenial: ±950.000 jiwa (21,80%)
Generasi X: ±760.000 jiwa (21,43%)
Data ini menunjukkan bahwa kelompok muda (Gen Z dan Milenial) lebih dominan dibanding generasi tua. Kondisi ini kerap disebut sebagai bonus demografi atau bahkan generasi emas.
Namun, kenyataannya, para pemuda yang seharusnya menjadi motor regenerasi justru sulit mengakses posisi-posisi strategis, baik di pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun di sektor swasta dan perusahaan domestik maupun asing. Hampir tidak ada ruang bagi mereka, kecuali bagi mereka yang berasal dari keluarga pemilik modal atau dinasti politik, meski seringkali minim kompetensi.
Generasi muda kerap terjebak dalam permainan elit politik dan hanya dijadikan komoditas politik musiman, sementara keputusan-keputusan penting tetap dikuasai generasi tua. Akibatnya, muncul kesenjangan antar generasi. Banyak pemuda merasa cemas dengan masa depannya, karena hampir setiap sistem politik di Jambi masih didominasi kelompok lama.
Kebijakan Gubernur Jambi saat ini pun lebih menonjolkan ambisi pribadi ketimbang keberpihakan pada pemuda. Fokus pembangunan cenderung diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur yang tidak secara langsung mendukung akses dan perkembangan generasi muda. Di sisi lain, kesempatan ekonomi lebih banyak diberikan kepada elit pengusaha, khususnya kontraktor besar dan pemain tambang, yang sebagian besar bahkan bukan putra daerah.
Padahal, Jambi memiliki ratusan perusahaan domestik maupun PMA di sektor batubara, perkebunan, emas, HTI, dan lainnya. Sayangnya, pemerintah provinsi seolah gagal menjadi jembatan agar pemuda bisa mengakses lapangan kerja maupun posisi penting di sektor-sektor tersebut. Pemuda hanya ditempatkan sebagai objek politik, diberi janji-janji kosong demi kepentingan kekuasaan.
Ketergantungan gubernur pada elit pemilik modal pada akhirnya memutus mata rantai regenerasi pemimpin muda. Keberpihakan terhadap pemuda hanya sebatas lip service, tanpa langkah nyata. Karena itu, mahasiswa dan aktivis muda seharusnya berelaborasi, memastikan peran pemuda benar-benar menjadi bagian penting dalam menentukan apakah Gubernur Al Haris layak memimpin Jambi, serta dalam merumuskan arah kebijakan dan politik provinsi.
Kaum muda harus tampil sebagai subjek utama dalam menentukan ke mana Jambi akan dibawa. Hanya dengan begitu, generasi emas benar-benar bisa mengambil alih keputusan politik, ekonomi, dan sosial di daerahnya. (*)
