SUARAKALANGAN.COM, MUARA BULIAN – Setelah mendengarkan penyampaian nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari melanjutkan rapat paripurna dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batanghari terhadap nota LKPD Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.
Dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kabupaten Batanghari, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari Ilhamudin.
Dalam pandangan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Aziza menyampaikan terkait dengan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mampu meningkatkan realisasi pajak daerah Kabupaten Batanghari ditahun 2024 ini.
“Kami mendorong pemerintah daerah tidak berpangku tangan dan bekerja keras mengejar target capaian PAD. Pemda harus mampu membuat trobosan untuk peningkatan PAD,” ujarnya pada Senin, (27/5/2024).
Menurutnya, apabila target pajak daerah ini tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari. Maka akan mengganggu program-program pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Batanghari.
Pada kesempatan ini, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batanghari juga menyampaikan apresiasi atas capaian kembali mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
“Namun demikian, apa yang menjadi catatan-catatan yang rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu Fraksi Demokrat menyampaikan pihaknya mengamati serta menyoroti tentang pembayaran serta keterlambatan atau disebut tunda bayar pada beberapa kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2023 kemarin, perlu penjelasan letak kesalahannya sehingga terjadi keterlambatan tersebut.
Selanjutnya pihaknya juga ingin memberikan saran tentang penata usaha serta pengamanan aset tetap yang ada di Kabupaten Batanghari yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset belum dikuasai dengan alasan yang tidak relevan. (eso)
