Aktivis Jambi ini menilai proyek mercusuar dan jargon digitalisasi belum menyentuh akar persoalan rakyat.
Aktivis sekaligus pengamat politik Jambi, Nazli alias Desnat, menegaskan kritik publik terhadap Gubernur Al Haris bukanlah serangan berlebihan, melainkan cermin kekecewaan masyarakat yang masih bergulat dengan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
SUARAKALANGAN.COM, JAMBI – Aktivis dan pengamat politik Jambi, Nazli alias Desnat, menanggapi tulisan salah satu media yang menggambarkan Gubernur Al Haris seolah menjadi korban kritik berlebihan. Menurutnya, kritik yang muncul justru lahir dari kekecewaan publik terhadap lemahnya prioritas pembangunan di Jambi.
“Pembangunan jangan hanya sebatas etalase simbolis, sementara persoalan mendasar rakyat dibiarkan,” tegas Nazli, Minggu (22/9/2025). Ia menyoroti proyek mercusuar seperti Islamic Center dan Stadion Swarna Bhumi yang memang terdengar megah, tetapi bukan kebutuhan mendesak. Menurutnya, di tengah kondisi jalan rusak, banjir yang terus terjadi, akses kesehatan yang terbatas, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga angka kemiskinan yang masih tinggi, pembangunan semacam itu hanya akan menjadi etalase tanpa solusi nyata.
Nazli juga menegaskan bahwa kritik terhadap investasi bukanlah sikap anti-investasi. Publik, katanya, hanya mempertanyakan tata kelola investasi di Jambi: apakah dijalankan secara transparan dan berpihak pada rakyat lokal, atau justru lebih menguntungkan segelintir pihak, membuka ruang bagi oligarki, bahkan merusak lingkungan. “Jangan bungkus persoalan tata kelola dengan jargon pembangunan,” ujarnya.
Terkait program digitalisasi, ia mengakui bahwa hal itu adalah keniscayaan. Namun masalah yang terjadi bukan pada apa yang dibangun, melainkan pada siapa yang menikmatinya. Saat ini, digitalisasi lebih banyak dirasakan kelompok perkotaan, sementara desa-desa masih sulit sinyal, literasi digital rendah, dan pelaku UMKM terbatas modal. Karena itu, publik wajar bersikap sinis jika digitalisasi hanya berakhir sebagai proyek seremonial, bukan transformasi nyata.
Nazli juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Jambi yang berada di angka 4,99 persen dan masih bergantung pada sektor tambang. Menurutnya, klaim bahwa digitalisasi adalah masa depan belum diiringi dengan peta jalan konkret. “Kalau digitalisasi betul prioritas, tunjukkan bagaimana petani, nelayan, dan UMKM bisa masuk pasar digital tanpa terkendala akses internet, modal, dan literasi,” ungkapnya. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi alat transaksi konsumtif, bukan motor ekonomi produktif.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kritik publik tidak bisa dimaknai sebagai upaya mencari sisi negatif semata. Kritik, katanya, adalah cermin realitas lapangan dan wujud kepedulian, bukan penghambat pembangunan. Yang justru kontraproduktif adalah sikap alergi terhadap kritik yang seakan menganggap setiap pertanyaan sebagai serangan.
“Pembangunan bukan soal gedung megah atau jargon digitalisasi, melainkan keberanian menyelesaikan masalah mendasar rakyat: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan lingkungan. Jika Al Haris serius, kritik seharusnya dianggap sebagai vitamin untuk memperbaiki arah kebijakan, bukan ditutup dengan retorika manis,” pungkas Nazli. (eso)
