JAMBI, SUARAKALANGAN.COM – Ratusan warga dari tujuh RT yang tergabung dalam Forum Tolak Zona Merah Pertamina menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan status status quo dan pemblokiran sertifikat tanah mereka. Warga mengecam penetapan kawasan permukiman sebagai zona merah Pertamina, yang menyebabkan lebih dari 6.000 sertifikat terdampak dengan total luas wilayah sekitar 2.000 hektare.
Dalam aksi di depan kantor Pertamina Field Jambi, massa berorasi secara bergantian menyampaikan kekecewaan. Namun, hanya staf Humas Pertamina yang datang menemui pengunjuk rasa. Kehadiran staf tersebut ditolak warga karena dianggap tidak mewakili pimpinan dan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap aspirasi mereka. Situasi sempat memanas namun tetap terkendali berkat pengawalan ketat ratusan personel Polresta Jambi.
“Kalau tidak kami redam, warga akan melakukan penyegelan terhadap kantor Pertamina Field Jambi. Kami menenangkan warga, walaupun sebenarnya sikap pimpinan Pertamina Field Jambi tidak bisa kami terima. Mereka adalah pangkal bala dari masalah ini,” tegas Suhatman Pisang, Ketua Tim Advokasi Warga.
Ketua DPRD Kota Jambi Janji Bentuk Pansus Zona Merah Pertamina
Setelah meninggalkan kantor Pertamina, massa bergerak menuju Tugu Keris Jambi dan kembali berorasi menuntut penghapusan zona merah. Dari lokasi itu, warga kemudian melakukan long march menuju gedung DPRD Kota Jambi.
Kedatangan ratusan warga disambut langsung Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Aspirasi warga didengarkan secara terbuka di halaman gedung. Banyak warga mengeluhkan dampak pemblokiran sertifikat yang menghambat aktivitas ekonomi, kepemilikan, hingga akses administratif atas tanah mereka.
“DPRD sudah memperjuangkan hak warga ke pemerintah pusat dan telah menyurati pihak terkait. Bahkan secara khusus kami meminta Kejaksaan Agung memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Keuangan, Pertamina, dan BPN,” ujar Kemas Faried Alfarelly.
Ia juga memastikan DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan langsung perwakilan warga melalui Forum Tolak Zona Merah Pertamina, guna mempercepat penyelesaian persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu. (eso)
